Mobilpresse.com – Rusia baru saja mengumumkan langkah tegas untuk mengatasi kekurangan listrik dengan membatasi aktivitas penambangan cryptocurrency di beberapa daerah, terutama selama musim dingin.
Pada 19 November, pemerintah Rusia mengungkapkan rencana untuk melarang penambangan cryptocurrency di wilayah tertentu, termasuk Siberia, Kaukasus Utara, serta beberapa wilayah yang baru saja dikuasai di Ukraina, seperti Donetsk dan Kherson. Larangan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sistem energi negara yang sedang mengalami kekurangan pasokan listrik.
Larangan penambangan ini berlaku dari 1 Desember hingga 15 Maret 2025 di wilayah Siberia, dengan pembatasan yang diperpanjang hingga 15 Maret 2031. Sementara itu, di Kaukasus Utara dan wilayah lainnya, larangan ini akan berlangsung dari Desember 2024 hingga Maret 2031.
Langkah ini merupakan respons terhadap konsumsi energi yang tinggi oleh para penambang cryptocurrency yang telah menjadikan Rusia sebagai pusat penambangan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Selain larangan tersebut, Rusia juga menyetujui pajak 15% atas penambangan dan perdagangan cryptocurrency. Undang-undang baru ini menetapkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan dan perdagangan crypto, seperti Bitcoin, akan dikenakan pajak.
Meskipun demikian, transaksi cryptocurrency akan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan akan dikenakan pajak penghasilan pribadi dengan tarif yang tidak melebihi 15%, mirip dengan pajak pada pendapatan dari sekuritas.
Pajak atas penambangan cryptocurrency akan didasarkan pada nilai pasar aset saat diperoleh, dengan penambang diizinkan mengurangi biaya operasional dari pendapatan yang dikenakan pajak. Para pedagang infrastruktur penambangan juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan penambang cryptocurrency yang menggunakan layanan mereka.
Kementerian Keuangan Rusia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan perpajakan yang adil terhadap sektor cryptocurrency, menyeimbangkan kepentingan negara dan perusahaan. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya untuk mengatur konsumsi energi penambangan crypto yang selama ini dianggap membebani sistem kelistrikan negara.
Langkah-langkah ini menyusul regulasi yang diterapkan sejak 1 November 2023, setelah pengesahan undang-undang yang mengatur penambangan cryptocurrency dan memfasilitasi pembayaran lintas batas menggunakan crypto. Pemerintah Rusia juga telah memperkenalkan batasan penggunaan energi untuk penambang Bitcoin, membatasi konsumsi hingga 6.000 kWh per orang untuk individu yang tidak terdaftar dalam program tertentu.